Pemerintah Diingatkan Adil pada Penyalur TKI

Jakarta, PK99
Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (Himsataki) mengingatkan Kementerian Tena­ga Kerja agar berlaku adil pada perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia dan mematuhi Undang-Undang No.5/1999 tentang La­rang­an Praktek Monopoli dan Per­saingan Usaha Tidak Sehat dalam mengatur penempatan pekerja do­mestik ke Arab Saudi.

Sekretaris Jenderal Himsataki Amin Balubaid di Jakarta, baru-baru ini, mengatakan himpunan pengusaha akan menggunakan semua jalur untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai peru­sahaan swasta berbadan hu­kum kalau kementerian tidak ber­laku adil kepada pengusaha yang berge­rak dalam sektor jasa penem­patan tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Kami akan menggunakan se­mua jalur yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan, baik formal dan informal, agar menda­pat­kan perlakuan yang sama, adil dan transparan dalam berusaha se­suai dengan aturan yang ber­laku,” kata Balubaid, didampingi Hani Baja­mal (pengurus) dan Yu­nus Yamani (Ketua Dewan Per­tim­bangan Him­sataki).

Menteri Tenaga Kerja mener­bitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal.

Berdasarkan keputusan menteri itu, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menerbitkan Surat Keputusan No.735/PPTK PKK/IV/2019 tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai pelaksana penempatan dan per­lindungan pekerja migran di Arab Saudi melalui sistem satu kanal. Ada 58 perusahaan yang tercantum dalam surat keputusan itu.

Himsataki mengendus kemung­kinan praktik monopoli dalam penetapan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin untuk me­nempatkan pekerja ke Arab Saudi.

“Banyak perusahaan yang diseleksi dan dinyatakan lulus tetapi namanya tidak tercantum dalam SK itu. Kami melihat ada permainan dalam keputusan Dir­jen,” katanya.

Dia mengingatkan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.291/2018 tidak mencantumkan penje­las­an mengenai P3MI yang tidak boleh menempatkan pekerja ke Arab Saudi.

Himsataki menilai Surat Kepu­tusan Dirjen Binapenta dan PKK bertentangan dengan Surat Kepu­tusan Menteri Tenaga Kerja tentang tentang Pemberian SIUP Naker/Perpanjang SIUP Naker sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Himpunan juga berencana melaporkan praktik tata kelola negara yang dinilai tidak sehat dan tidak adil tersebut ke Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar semua warga negara dan badan hukum swasta mendapat perlakuan sama dalam pelayanan birokrasi dan administrasi. (Ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *