Tidak adanya Transparansi Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 16 Medan

Medan, PK99

 Kepala Sekolah SMA Negeri 16 medan, Fauziah Hasibuan Spd. (kiri), Suami kepala sekolah yang mengaku wartawan (Kanan), Rabu (16/10/2019). (RT)

Tidak adanya transparansi penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan adanya Pungutan Sumbangan dari murid Oleh Kepala SMA Negeri 16 Medan bernana FAUZIAH HASIBUAN, Spd.

Saat awak media datang berkunjung kesekolah untuk mempertanyakan temuan yang tidak adanya pengumuman realisasi dan rincian penggunaan dana Bos sesuai Juknis BOS di tempat yang dapat dilihat masyarakat. (16/10/2019)

Pada saat investigasi tersebut awak media bersama-sama Lembaga Aliansi Indonesia mempertanyakan hal pengelolaan dana Bos tersebut tetapi Pihak Sekolah berusaha menghalang-halangi dan juga dihalangi oleh orang  yang mengaku Wartawan sekaligus mengaku suami dari Kepala sekolah,  dan mengatakan Wartawan dan LSM tidak berhak mempertanyakan tentang Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan Dana Bos SMA Negeri 16 medan yang berhak itu adalah Inspektorat, Polisi dan Kejaksaan.

Terkait pernyataan tersebut awak media mempertanyakan kepada kepala Sekolah dan Suami yang mengaku dari wartawan, tentang dasar hukum ataupun surat edaran mana yang menyatakan bahwa Wartawan dan LSM tidak berhak mengawasi dana yang berasal dari APBN dan APBD yang dipakai oleh sekolah, tetapi mereka tidak bisa menjawab tentang hal itu.

Maka terhadap perbuatan menghalang halangi wartawan dalam meliput sebagai tindakan yang melanggar Undang- undang yang dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dan terhadap tidak adanya transparansi pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah SMA Negeri 16 Medan sebagai penanggung jawab dana Bos melanggar UU NO. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Juncto Bab V Huruf D angka 5 Lampiran 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019  yang intinya setiap Lembaga Publik yang menerima dana dari APBN dan APBD harus diawasi oleh masyarakat agar tidak ada kesewenang-wenangan Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS yang bersumber dari APBN .

tindakan Kepala sekolah tersebut yang tidak taat azas dan tidak taat pada Undang-undang dan Konstitusi telah melanggar sumpah Jabatannya yang harus setia dan taat pada Konstitusi dan Negara dan berkerja secara jujur tertib dan cermat sesuai Peraturan pemerintah No.21 Tahun 1975 Tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *